Siswi Non Muslim Berjilbab, DPRD Adakan Pertemuan Dengan Disdik Sumbar

124
Siswi Non Muslim Berjilbab, DPRD Adakan Pertemuan Dengan Disdik Sumbar

PADANG, MEDGO.ID—Terkait masalah pemakaian jilbab oleh siswi non muslim di SMKN 2 Padang beberapa waktu lalu. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) memanggil Dinas Pendikan (Disdik) Sumbar.

Dalam pertemuan ini di temukan adanya masalah terjadi karena kelalaian Disdik Sumbar, karena peralihan kewenangan mengatur SMA dan SMK dari kabupaten kota ke Pemprov sudah berjalan selama sekitar 4 tahun. Sebelumnya SMA dan SMK diatur oleh pemerintah kabupaten kota.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Maigus Nasir mengatakan, “Sebetulnya juga ada pengawas fungsional yang di samping mengawasi akreditasi sekolah, juga bisa melakukan pengawasan terhadap kebijakan sekolah, terutama soal aturan tata tertib sekolah itu”, katanya di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (27/01).

Karena aturan saat ini masih bermuara kepada aturan yang dibuat saat berada di kabupaten kota. Hal ini sangat disayangkan, karena semestinya tidak terjadi. Sebab lemahnya pengawasan dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Karena menurutnya semangat yang dibangun positif, dan di atur dalam undang – undang tentang penerapan kearifan lokal seperti pakaian khas daerah, yang mana pakaian adat Minang Kabau identik dengan muslim.

“Jadi sebetulnya pakaian itu mengadopsi kearifan lokalnya, tetapi ada yang lupa yaitu hal-hal terkait keagamaan, ini mungkin jadi kealpaan sekolahnya, semestinya tidak dalam konteks muslim muslimahnya”, ungkapnya

Dalam aturannya di jelaskan bahwa berpakaian muslim bagi muslimah dan yang nonmuslim menyesuaikan, jika mereka yang nonmuslim merasa nyaman berpakaian muslim maka boleh memakainya namun jika tidak nyaman tidak ada paksaan untuk berpakaian muslim.

“Bagi agama lain menyesuaikan, kalau merasa nyaman silakan, yang tidak boleh itu kalau dipaksakan, ini ke depan menjadi catatan”, katanya.

Komisi V DPRD Sumbar meminta agar Disdik mengevaluasi semua aturan sekolah agar disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi seperti Perda, Permendikbud atau UU lainnya, dan tidak ada aturan yang berbau diskriminasi kepada siswa.

Dalam pertemuan yang sangat kondusif ini akan ada sejumlah rekomendasi yang diberikan dan akan ada edaran merevisi atau mentelaah apakah ada aturan berpotensi melanggar.
Kepala Disdik Sumbar Adib Alfikri dalam pertemuan ini menyampaikan, “Ada beberapa solusi yang diberikan, dan sekaligus mendengar apa yang terjadi, semua sudah disampaikan, termasuk apa langkah-langkah yang kita ambil juga disampaikan”, tutupnya. (Achi)
 
Editor : Surya Hadinata

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here