banner 728x250

Perketat Pengawasan Iklan Kampanye, Bawaslu Gandeng OJK

  • Bagikan
Elvys selaku ketua Bawaslu Agam
banner 468x60

AGAM, MEDGO.ID – Dalam mengawasi pelanggaran iklan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengajak pengurus Organisasi Kepemudaan (OKP) untuk bekerja-sama.

Pada Saat Sosialisasi dan Deklarasi pengawasan penyiaran, pemberitahuan, pemberitaan, dan iklan kampanye 2020, Elvys selaku ketua Bawaslu Agam mengatakan, “ Pengurus OKP bisa melaporkan temuan pelanggaran iklan kampanye ke Bawaslu setempat,” dii lubuk Basung, Selasa (24/11).

banner 336x280

Dalam sosialisasi ini diikuti oleh utusan OKP, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), tokoh masyarakat dan lembaga penyiaran publik dengan narasumber Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar Mardhatillah dan ketua Bawaslu Agam.

Dalam acara tersebut, langsung dilakukan deklarasi kawal penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye Pilkada 2020, demi terwujudnya penyiaran dan Pilkada berkualitas di Agam.

“Setelah membacakan deklarasi, narasumber dan peserta memubuhkan tanda-tangan di spanduk tersebut. Sosialisasi itu kerjasama Bawaslu Agam dengan KPID Sumbar”, ujarnya

Ia mengatakan, iklan kampanye di media masa itu telah dimulai semenjak (22/11) sampai (05/12)

Saat ini Bawaslu Agam belum menemukan pelanggaran iklan kampanye berupa durasi penayangan di radio, gambar dan lainya.

“Kita terus mengawasi iklan kampanye itu apakah sesuai dengan ketentuan dan durasinya sesuai dengan regulasi yang ada”, Ucapnya.

Dalam pengawasan Bawaslu juga mengatakan selain iklan kampanye mengawasi penerbitan berita di media, karena berita tersebut harus berimbang.

Elvys berharap dalam mengawal pilkada, masyarakat juga ikut awasi proses Pilkada dan peran aktif tokoh masyarakat dalam pengawasan pelanggaran Pilkada, agar pesta demokrasi itu berjalan dengan baik.

Mardatillah selaku Komisioner KPID Sumbar juga akan menyikapi radio dan televisi yang menyalahi aturan saat iklan kampanye, karena ini wewenang KPID.

“Apabila menyalahi aturan, maka akan kita tindak, saat ini kita belum menerima laporan pelanggaran iklan kampanye pasangan calon di radio dan televisi”, Ujarnya.

Dalam pengawasan yang dilakukan KPID Sumbar, pihaknya melibatkan lembaga pemantau dan alat pemantau dalam mengawasi pelanggaran di media serta peran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran itu.

“Agam lebih baik dari 19 kabupaten dan kota Sumbar dan mudah-mudahan Pilkada di Sumbar berjalan aman dan tertib”, Sambungnya. (Asep)

Editor : Surya Hadinata

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *