Heboh! Warga Batagak Tuntut Transparansi Data BLT Serta Tindak Tegas Pungli

  • Bagikan
Aksi yang dilakukan oleh warga Batagak ketika unjuk rasa di kantor Wali Nagari, Senin (18/05)

Agam, (MEDGO.ID) – Senin pagi (18/05) sekitar pukul 10.00 WIB, kantor Walinagari Batagak yang berada di Kenagarian Batagak, Kec. Sungai Pua, Kab. Agam, di ramaikan oleh puluhan masyarakat yang melancarkan aksi unjuk rasa kepada para perangkat nagari yang telah melakukan perbuatan yang dinilai sangat merugikan masyarakat.

Bagaimana tidak, di tengah-tengah kesulitan hidup akibat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, masyarakat juga harus merasakan kerugian akibat dugaan praktik pungli yang diduga dilakukan oleh oknum di lingkungan perangkat desa, serta kecemburuan sosial akibat pembagian BLT serta bantuan sosial lainnya yang tidak tepat sasaran dan tidak merata serta kurangnya transparansi data serta informasi kepada masyarakat.

“Dalam aksi kali ini, masyarakat menuntut 3 (tiga) hal kepada pemerintah nagari yakni transparansi data tentang BLT (Bantuan Langsung Tunai), tindak tegas pungli yang diduga di lakukan oleh beberapa perangkat nagari, dan yang terakhir tentang pelayanan di kantor nagari yang kurang ramah ”. Ujar Syafrizal S.Sos selaku Camat Sungai Pua.

Suasana ketika berada di depan kantor Walinagari Batagak

“Kami akan melakukan tindakan terhadap tuntutan-tuntutan yang diajukan masyarakat, yang pertama masalah BLT akan langsung dilakukan seleksi hari ini juga yang mana akan di serahkan kepada semua perangkat yang terkait, kemudian masalah pungli itu akan di proses secara hukum, dan untuk masalah pelayanan kami serahkan kepada masyarakat”. Lanjutnya.

Syafrizal sendiri tidak akan menghentikannya, bahkan jika masyarakat menginginkan, kecamatan juga tidak akan melindungi para oknum perangkat nagari yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana Pungli yang telah terjadi.

Namun, beliau berharap jika masih bisa di selesaikan dengan cara yang baik (win-win solution) tanpa harus menempuh jalur pidana, maka itu akan lebih baik karena Ultimum Remidium tersebut tentu saja akan berdampak jangka panjang.

Praktik  Pungli yang dilakukan oleh oknum perangkat nagari kepada masyarakat Batagak adalah meminta biaya administrasi sebesar Rp.10 Ribu per kepala saat pembuatan KK dan Akta Kelahiran, padahal tak ada satupun peraturan yang menyebutkan nominal tersebut. Masyarakat pun merasa geram, karena saat melakukan praktik perbuatan melawan hukum ini, masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang tidak ramah. Untuk memproses hal ini secara hukum, masyarakat sendiri mengaku sudah memiliki bukti kuat berupa data dan saksi.

“Para perangkat nagari sudah menjelaskan kepada masyarakat bahwa pungutan yang dilakukan dengan Rp. 10 Ribu tersebut dilakukan untuk pembayaran map, matrai, dan lainnya, masyarakat pun tidak terima lantaran ada beberapa yang mengaku bahwa mereka sendiri membawa matrai dari rumah, sedangkan untuk map, masyarakat juga mengaku KK yang dibawa pulang tidak memakai map,”. Ujar Sebka Mahendra selaku warga yang tergabung dalam Forum Anak Nagari Batagak, yang di dampingi kedua rekannya Hendri dan Boy.

“Untuk mendapatkan keadilan, masyarakat akan melakukan upaya hukum yang akan dilontarkan terhadap oknum yang melakukan tindakan tersebut, karena kami tidak terima Nagari kami dikotori dengan tindakan seperti ini, kalau tidak di tuntaskan maka ini akan menjadi budaya di Nagari kami, maka para oknum harus menerima konsekuensi hukumnya, berani berbuat berani bertanggung jawab!”. Lanjutnya.

Boy, Sepka, dan Hendri, yang tergabung dalam forum anak nagari Batagak

Masyarakat meminta agar perangkat yang terlibat pungli ini diberhentikan, dan untuk upaya selanjutnya, masyarakat akan melaporkan 7 oknum perangkat nagari yang di duga melakukan praktik pungli tersebut kepada Satgas Saber Pungli, dan menempuh jalur hukum.

Jika permasalahan berlanjut pada jalur hukum, maka Oknum yang diduga melakukan praktik Pungli dapat dijerat dengan hukum yang berat. Dalam lex generalis (peraturan hukum pidana umum)sendiri yaitu KUHP, hukum yang mengatur tentang pungli terdapat pada pasal 423 dan 425. Dalam dua pasal tersebut, pelaku tindakan tak terpuji ini bisa dijerat dengan hukuman perjara paling lama 7 tahun, jika dilihat dari lex specialis (peraturan hukum pidana khusus) seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 12 huruf (e) yaitu:

“Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

dimana dalam pasal 12 UU Tipikor tersebut, pelaku akan diganjar pidana maksimal 20 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Satu Milyar Rupiah. (Rahmi).

Editor : Surya Hadinata

  • Bagikan
Exit mobile version