Hakordia Terlupakan, Tenggelam dalam Panasnya Pilkada 2020

68
Ilustrasi : Hari Antikorupsi Sedunia

Oleh : Surya Hadinata, S.H
(Redaktur Pelaksana Medgo.Id Wilayah Sumatera Barat)

Korupsi adalah fenomena sosial, politik dan ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi semua negara. Korupsi bahkan merambah seluruh negara di dunia dan tak ayal menjadi momok menakutkan, baik bagi negara berkembang, maupun negara maju sekalipun.

Kasus korupsi pun beragam modusnya, mulai dari menerima suap, gratifikasi serta penyalah gunaan dana operasional.

Praktik korupsi di tingkat pemerintahan dan birokrasi telah ada sejak sebelum era kemerdekaan. Bahkan meningkat selama masa kepresidenan Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998.

Langkah-langkah pemerintah dalam memberantas korupsi di tahun-tahun berikutnya memiliki efektivitas yang beragam.

Namun yang pasti, hingga kini Indonesia masih menderita akibat praktik suap atau penyuapan dan sogok atau penyogokan di tingkat nasional dan provins, , baik yang sudah terungkap ataupun belum, yang bahkan menjerat sejumlah nama mentri seperti; Juliari P batubara sebagai Menteri Sosial yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap bantuan sosial Covid-19 oleh KPK, Siti Fadilan Supari yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada 2004-2009 dan 2010 sampai 2014 terjerat kasus pengadaan alat kesehatan pada tahun 2005, Andi Mallarangeng sebagai menteri Pemuda dan Olahraga pada periode 2009 – 2012 telah terjerat korupsi proyek pembangunan lanjutan pusat pendidikan dan Sekolah Olahraga atau P3SON hambalang, dan masih banyak lagi.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003. Dalam sidang tersebut juga ditetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Hari itu dibuat untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi dan peran konvensi dalam memerangi dan mencegahnya.

Meski pada tahun 2018 lalu, Indonesia masih menduduki peringkat ke-89 dari 180 negara yang dinilai tinggi tingkat korupsinya.

Menimbang hal tersebut diatas, KPK mengeluarkan surat edaran terkait Hakordia pada 20 November 2020 lalu. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa tema Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini adalah “Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi”.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan di antaranya :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
2. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001,
4. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
6. Keputusan Presiden RI No. 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Meski begitu tetap saja, seluruh element masyarakat tetap harus ikut andil dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan agar cita-cita bangsa yang tertuang dalam Nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dapat segera terlaksana, dan Ibu Pertiwi bisa terbebas dari Korupsi.

Banyak yang tidak tahu, bahwasanya Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) ini jatuh pada hari ini 9 Desember, Mungkin karena hari ini bertepatan dengan pilkada serentak yang di gelar di seluruh Indonesia.

Namun sepertinya ingatan tentang hakordia yang jatuh pada hari ini harus tergerus dan tenggelam dalam panasnya momment pilkada serentak dan terlupakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here